Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 serta Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Ruang Rapat Bajakah LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (16/12/2024).

(Baca Juga : Hari Jadi Ke-70 Kabupaten Kotim, Wagub Edy Pratowo Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Kesatuan, Agar Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat)

Baca juga : Tim Satgas Pangan dan TPID Prov. Kalteng Lakukan Pemantauan Harga Minyak Goreng dan Gula Pasir di Pasar, Distributor dan Ritel Modern

Rakor Pengendalian Inflasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam sambutan pengantarnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan inflasi di bulan November mencapai titik terendah yang masih dalam range 1,5% sampai dengan 3,5 persen yaitu 1,55 persen untuk inflasi tahun ke tahun (November 2024 terhadap November 2023) dan 0,30 persen untuk inflasi bulan ke bulan (November 2024 terhadap Oktober 2024).

“Minggu lalu angka ini diapresiasi oleh Bapak Presiden”, tutur Mendagri Tito Karnavian.

Sebagai informasi, berdasarkan kondisi inflasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Bulan November 2024, 10 provinsi inflasi terendah diantaranya Bangka Belitung 0,22 persen, Gorontalo 0,27 persen, Sumatera Selatan 0,73 persen, Sumatera Barat 0,80 persen, Bengkulu 0,82 persen, NTT 0,83 persen, Riau 0,87 persen, Kalimantan Tengah 1,02 persen, Sulawesi Utara 1,05 persen dan DIY 1,14 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan dalam paparannya menyampaikan arah kebijakan ketahanan pangan TA 2025 yakni intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian (pupuk, benih, dan pestisida), peningkatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani dan penguatan program perikanan budidaya.

 

Ia meminta jajaran Pemda untuk bergerak cepat untuk mendukung program swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Terkait dengan pembahasan Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR, Mendagri mendorong Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian khususnya masalah wilayah dan administrasi kewilayahan serta Rencana Detail Tata Ruang.

Hal senada disampaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Basional (ATR/ BPN) Nusron Wahid bahwa hingga saat ini sudah ada 34 provinsi di Indonesia yang telah membuat RTRW provinsi.

 

Turut hadir di Ruang Rapat Bajakah yakni Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kalteng Fanny Kartika Octavianti serta Perwakilan dari Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng dan Kepala Instansi Vertikal Prov. Kalteng terkait. Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing yakni Plt. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Perwakilan Dari Bulog serta Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto.(WDY/Foto:Riduan)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng  :